Mengapa Yogyakarta dan Aceh Jadi Daerah Istimewa?

Mengapa Yogyakarta dan Aceh Jadi Daerah Istimewa? Di Indonesia ada daerah yang mempunyai status keistimewaan, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Daerah Istimewa Aceh (DIA). Yogyakarta dijadikan daerah istimewa pada 1945, dan Aceh pada 1959.

Tahukah kamu mengapa Yogyakarta dan Aceh dijadikan daerah istimewa?

Baca Artikel lainnya: Sejarah Berdirinya Keraton Kasultanan Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Tugu Jogja

DIY ialah satu daerah otonom satu tingkat propinsi yang berada di Indonesia. Dikutip situs sah Kementerian Sekretari Negara (Kemensesneg), DIY sebagai peleburan Negara Kesatuan Yogyakarta dengan Negara Kadipaten Pakualam. DIY berada di bagian selatan Pulau Jawa yang berpatasan dengan Propinsi Jawa tengah dan Samudera Hindia

Status keistimewaan Yogyakarta tidak terlepas karena factor riwayat pada periode kemarin. Perjuangan pada jaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, atau jaman perjuangan menjaga kemerdekaan.

Di dalam website sah Propinsi Yogyakarta, di saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirimi surat Presiden Soekarno mengatakan jika Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman jadi sisi daerah Indonesia.

Seterusnya tergabung jadi satu merealisasikan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab langsung ke Presiden Republik Indonesia.

Sesudah proklamasi Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII terima piagam pengangkatan jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari presiden.

Pada 5 September 1945, keluarkan instruksi yang mengatakan jika daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman sebagai Daerah Istimewa sebagai sisi dari Republik Indonesia sama sesuai pasal 18 UUD 1945.

Pada 30 Oktober 1945, beliau keluarkan instruksi jika penerapan Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama Tubuh Karyawan Komite Nasional.

Histori

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta ialah nama yang diberi PB II (raja Mataram) sebagai alternatif nama pesanggrahan gartitawati.

Saat sebelum Indonesia merdeka, di Yogykarta ada dua kerajaan, Kasultanan dan Kadipaten Pakualam. Ke-2  daerah itu mempunyai riwayat dan mekanisme sendiri.

Kasultanan berdiri pada 1755 yang dibangun oleh Pangeran Mangkubuni dengan gelar PB 1. Sementara Kadipaten Pakualam dibangun oleh Pangeran Notokusumo pada 1813.

Ke-2  kerajaan itu dianggap oleh Pemerintahan Hindia Belanda yang kuasai di saat itu.

Saat sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta telah memiliki adat pemerintah karena Yogyakarta ialah Kasultanan, terhitung didalamnya ada Kadipaten Pakualaman. Daerah yang memiliki asal mula dengan pemerintahannya sendiri, di zaman penjajahan Hindia Belanda disebutkan Zelfbesturende Landschappen.

Selanjutnya saat Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ke-2  kerajaan itu tergabung ke Negara Indonesia. Seterusnya jadi daerah istimewa.

Jadi Ibu Kota Indonesia Walau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan, tetapi penjajah masih ingin kuasai dengan tiba kembali lagi ke Indonesia.

Pertarungan sempat terjadi disejumlah daerah untuk menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia.

Saat Jakarta ditempati pasukan sekutu, ibukota Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Pada 4 Januari 1946 sampai 17 Desember 1949, Yogyakarta jadi Ibu Kota Indonesia.

Sekarang ini Kasultanan dan Pakualam mainkan peran penting dalam memiara nilai-nilai budaya dan tradisi istiadat jawa yang disebut penyatu warga Yogyakarta.

Dengan dasar pasal 18 UUD 1945, DPRD DIY menginginkan supaya posisi sebagai daerah istimewa untuk daerah tingkat I masih tetap lestari dengan ingat riwayat pembangunan dan perkembang.

Propinsi Aceh

Mesjid Baiturrahman Aceh

Aceh mendapat status daerah istimewa pada 26 Mei 1959. Dengan status itu Aceh mempunyai hak-hak otonomi yang luas dalam sektor agama, tradisi, dan pengajaran.

Status keistimewaan Aceh selanjutnya dituangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 1965.

Dikutip situs sah Propinsi Aceh, saat sebelum jadi propinsi sendiri, Aceh masuk daerah Propinsi Sumetera semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Posisi daerah Aceh sebagai sisi dari daerah Indonesia sudah seringkali alami peralihan status. Pada periode revolusi, Karesidenan Aceh awalannya pada 1947 dengan ada di daerah administrasi Sumatera utara.

Ada invasi militer Belanda, Karesidenan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo diputuskan jadi Daerah Militer yang berkedudukan di Kutaraja.

Walau dibuat daerah militer, tetapi karesidenan masih tetap dipertahankan. Pada 5 April 1948 diputuskan UU Nomor 10 Tahun 1948 yang membagikan Sumatera jadi tiga propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera tengah dan Sumatera Selatan.

Propinsi Sumatera Utara mencakup Karesidenan Aceh. Di akhir 1949 Karesidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan seterusnya jadi Propinsi Aceh.

Histori

Aceh sebagai daerah penebaran Islam di daerah Indonesia. Di Aceh berdiri kerajaan Islam pertama.

Pada 1873, Aceh mulai berusaha dengan Belanda yang tiba ke daerah Aceh untuk kuasai. Pertarungan menantang Belanda sendiri terjadi sepanjang 30 tahun dengan menelan beberapa korban jiwa.

Selanjutnya Aceh disuruh untuk mengaku kedaulatan Belanda. Dengan pernyataan itu membuat Aceh dengan cara resmi masuk ke daerah Hindia Belanda.

Sesudah kekuasaan Hindia Belanda usai, Aceh tetap berperang menantang Jepang pada 1942. Peperangan usai sesudah menyerahnya Jepang ke sekutu pada 1945.

Dalam jaman perang kemerdekaan, bantuan dan kesertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangat besar. Karena itu Presiden Pertama Republik Indonesia, Sekarno memberi panggilan sebagai “Daerah Modal” pada daerah Aceh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *